Sebagai Pendukung, KSBSI Akan Tagih dan Kawal Janji-janji Kampanye Jokowi

Iklan Kominfo
IKLAN BPK PENABUR

Jakarta, majalahspektrum.com – SEBAGAI Salah satu pendukung dan relawan suksesi Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) berharap Presiden Jokowi menepati janji-janji kampanyenya, khususnya yang terkait dengan perburuhan. KSBSI berharap Jokowi konsisten terhadap janji-janji kampanyenya.

“Kami (KSBSI) akan menagih janji-janji kampanye Jokowi-Amin dan siap mengawalnya. Meski kami mendukung Jokowi saat Pilpres, kami (KSBSI) akan tetap menyampaikan kritik bila ada kebijakan pemerintah terkait persoalan buruh,” kata Sekjend Dewan KSBSI, Edward Marpaung, SE di kantornya, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat (25/4/2019).

Menurut Edward, pihaknya siap membangun kemitraan dengan presiden terpilih dan oposisi. “Ya memang Jokowi belum dipastikan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Tetapi, dari hasil quick count sejumlah lembaga survey, pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Amin mengungguli pesaingnya Prabowo-Sandi dan kami percaya hasil quick count itu.

“Jadi ngak salah, kami berani mengatakan ‘Selamat’ kepada Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden RI untuk yang kedua kalinya. Itu sebabnya kami (KSBSI) berharap Jokowi melanjutkan program kerjanya dan merealisasikan program-program baru yang dijanjikan saat kampanye kemarin,” ungkapnya.

Ada beberapa janji-janji kampanye Jokowi yang bakal ditagih KSBSI di antaranya; revisi Perppu Nomor 78 dan Kartu Pra Kerja.

“Khusus Perppu Nomor 78, buruh mendapatkan kepastian kenaikan upah setiap tahunnya. Besaran kenaikan upah di atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

KSBSI mengusulkan, dalam Perppu tersebut berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah bukan nasional. “Ada daerah yang tingkat inflasi dan pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, ini harus disesuaikan,” ungkapnya.

Terkait kartu pra kerja, KSBSI berharap peruntukannya bukan hanya kepada calon pekerja baru tetapi juga untuk pekerja yang berhenti bekerja mencari pekerjaan baru.

“Banyak buruh saat ini kurang keterampilan sehingga usai kerja sulit mendapatkan pekerjaan baru. Kondisi ini kebanyakan akibat revolusi industri 4.0. kami berharap kartu pra kerja menciptakan pekerjaan baru. Kalau bisa, dengan skill baru, pekerja bukan cuman mendapatkan pekerjaan baru tetapi bias menciptakan pekerjaan sendiri,” jelasnya.

juga, lanjut Edward, KBSI berharap pemerintahan Jokowi selanjutnya konsisten menjalankan BPJS Ketenagakerjaan. “Solusi pembiayaan yang permanen, stabil dan tidak ada lagi biaya-biaya yang dikeluarkan pekerja saat dirawat di Rumah Sakit,” harapnya.

Selain itu, KSBSI mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi nantinya untuk membangun Rumah Susun murah atau Rumah Susun Sewa yang murah bagi pekerja yang letaknya di sekitaran, tidak jauh dari pabrik atau industri tempat mereka bekerja.

“Ini akan membantu pengeluaran pengeluaran pekerja sehingga pekerja akan tertolong tingkat ekonominya akan lebih sejahtera,” tutur Edward.

Satu hal penting lain yang juga perlu dikerjakan pemerintah, kata Edward, adalah pemerintah menciptakan lapangan kerja baru dengan membangun industri baru yang bersifat dari hulu ke hilir.

“Contohnya Kelapa Sawit, pemerintah harus membuat industri yang mengolah kelapa swait dari mulai bahan mentah (perkebunan), pengolahan hingga barang jadi di dalam negeri. Bukan cuman untuk dipasarkan di dalam negeri, pemerintah juga mengupayakan pemsarannya ke luar negeri. Contoh lain karet misalnya, Indonesia harus mampu membuat ban produksi sendiri,” jelasnya.

Produksi dari hulu ke hilir tersebut menurut Edward karena saat ini, akibat revolusi industri 4.0 banyak perusahaan industri yang tadinya ada di Indonesia keluar, kembali ke negaranya.

“Karena dengan teknologi 4.0 mereka sudah mampu memproduksi sendiri di negaranya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi inilah yang membuat banyak pekerja kita di dalam negeri kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, menurut Edward, pemerintah bersama swasta perlu mempersiapkan masa transisi dari industri tradisional ke 4.0 dengan pelatihan keterampilan baru tapa adanya pemutusan hubungan kerja.

“Jadi, sewaktu masuk ke industri 4.0 pekerja kita sudah siap dengan skill barunya. Ini kan banyak perusahaan mem-PHK pekerja karena alas an bangkrut, menutup perusahaan lalu bikin perusahaan baru dengan produk yang sama namun dengan teknologi baru 4.0. selain itu, dalam masa transisi tersebut, pengusaha khan punya perusahaan lain, jadi pekerja jangan langsung diberhentikan tetapi bisa disalurkan, dipekerjakan di perusahaan lainnya milik si pengusaha itu,” terangnya. (ARP)

 

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan