Alokasi Besaran Anggaran Kementerian Menurut Jhon Palinggi

Jakarta, majalahspektrum.com – PELAKU Usaha yang juga pengamat ekonomi bisnis, Dr, John N Palinggi MBA, L.LM mengatakan besaran alokasi anggaran pada Kementerian dan lembaga Negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya mengacu pada potensi program kerja yang menghasilkan pendapatan Negara dan membuka lapangan kerja.

“Misalnya Kementerian Pertanian harusnya mendapatkan anggaran lebih namun harus mampu menghasilkan output peninggkatan perekonomian dan pendapatan Negara dari sektor itu. salah satu potensi besar Negara kita kan luas wilayah yang tanahnya subur. Harus bisa swasembada pangan, masak bawang aja kita harus impor. Kurangi anggaran di bidang yang tidak menghasilkan uang,” kata Jhon kepada majalahspektrum.com saat ditemui di kantornya, Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

“Lakukan evaluasi per-tiga bulan apakah output dari setiap program yang dikerjakan sudah membuahkan hasil bagi pendapatan Negara dan membuka lapangan kerja guna peningkatan perekonomian Negara dan masyarakat,” sambungnya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini, masalah utama Indonesia saat ini adalah kemiskinan dan lapangan pekerjaan.

“Memang penegakan hukum itu utama tetapi lebih utama pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kalau orang sudah sejahtera hidupnya, ngak mau tuh demo-demo, bikin rusuh, sebar HOAX dan mau jadi pengikut radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

Jhon berharap, di periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan mudah percaya pada laporan anak buahnya.

“Hasil audit BPK di Kementerian dapat WTP, padahal masih banyak suap dan kolusi di tender proyek Kementerian,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Mediator resmi Negara ini, Presiden Jokowi perlu menseleksi ketat pembantu-pembantu kerjanya (Menteri /Lembaga) di pemerintahan.

“Pertimbangannya bukan sekedar pertimbangan politik tetapi kualitas kepemimpinan dan karakter. Harus orang-orang yang memang anti korupsi, anti intoleransi dan pro perubahan menuju Indonesia sejahtera,” harapnya. (ARP)