Jakarta, majalahspektrum.com – IKATAN Alumni Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (IKA FH UMT) mengimbau kepada Presiden terpilih 2019-2024, Ir, Joko Widodo untuk tidak memilih Jaksa Agung dalam cabinetnya mendatang dari kader Partai Politik (Parpol).
“Nanti sarat kepentingan politik dan tidak ‘Fair’, misalnya kalau ada kader dari parpolnya yang bermasalah hokum tidak akan diproses dan ditindak secara tegas. Ini bahaya bias saja nanti para kader dari parpolnya jaksa agung yang jadi kepala daerah tidak takut melakukan tindakan korupsi,” kata Ketua IKA FH UMT, Alofsen Marbun, S.H dalam acara sosialisasi kepengurusan IKA FH UMT di Restauran Handayani Prima, Matraman, Jakarta, Jumat (26/7/2019) sore.
Dalam sosialisasi kepengurusan tersebut, IKA FH UMT juga meyatakan sikap terkait situasi nasional pasca Pemilu 2019.
“Kita menyampaikan terima kasih untuk Polri/TNI yang telah mengamankan situasi Pemilu dengan baik, terlebih kepada penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Begitu juga kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya sehingga pada Pemilu 2019 kemarin sebagai Pemilu dengan keikutsertaan masyarakat menggunakan hak pilihnya tertinggi sepanjang sejarah Pemilu terbuka,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, IKA FH UMT juga berharap presiden Joko Widodo bersama KH. Ma’aruf Amin dapat memerintah dengan adil dan bijaksana tanpa memebeda-bedakan golongan dan dapat membawa Indonesia lebih baik lagi.
“Kalau bisa lebih banyak pembantu Presiden di Kementerian/Lembaga dari kalangan Profesional,” ujarnya.
Diperhatikan, dalam jajaran Menteri Kabinet Jokowi dan JK saat ini, Menteri-menteri yang berasal dari Parpol tidak kelihatan berprestasi dalam tugasnya. Sejumlah menteri yang berprestasi menurut masyarakat umumnya berasal dari kalangan professional. (ARP)
Be the first to comment