KDT; Percepatan Pariwisata Danau Toba Mendunia Melalui Pendekatan Budaya

Iklan Kominfo
IKLAN BPK PENABUR

Jakarta, majalahspektrum.com – KETUA Komite Danau Toba, St. Edison Manurung, SH., MM menyatakan untuk mewujudkan percepatan pariwisata Danau Toba yang Mendunia diperlukan pendekatan melalui budaya.

Hal itu dikatakan Edison di acara Deklarasi Jakarta, dalam rangka dukungan Percepatan Pariwisata Danau Toba Mendunia, di Era Pemerintahan Presiden Jokowi di Graha Willian Suryajaya, Universitas Kristen Indonesia (GWS UKI), Minggu (29/9/2019).

Diketahui, sejak Tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah menetapkan 10 destinasi pariwisata baru Indonesia, salah satunya adalah Danau Toba. 10 destinasi pariwisata yang diistilahkan “Bali Baru” tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan asing dating ke Indonesia menjadi 20 juta wisatawan.

Untuk mempercepat pariwisata tersebut, Menteri Pariwisata membentuk Badan Otorita. Sudah 1 periode Jokowi menjadi Presiden RI, perwujudan Pariwisata Danau Toba menjadi “Bali Baru” dinilai banyak pihak belum berhasil, salah satunya oleh KDT.

“Kedepankan ‘Dalihan Na Tolu’ dalam membangun kawasan Danau Toba. Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau dibicarakan bersama, itu tradisi budaya yang sudah terbukti,” kata Edison Manurung.

Dalihan na tolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalam adat batak, Dalihan Na tolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut adalah: Somba Marhulahula artinya samba hormat kepada keluarga pihak isteri, Elek Marboru (sikap membujuk/mengayomi wanita) dan Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga.

Selaras dengan Edison, Ketua Panitia Deklarasi, Drs. Martua Situngkir, Ak, menyelesaikan persoalan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia tidak bias dilakukan dengan kekerasan atau main paksa.

“Selama ini khan belum pernah dicoba pendekatan dengan budaya, adat-istiadat batak, misalnya dengan melibatkan para Ketua-ketua marga batak,” kata Martua.

Menurut Martua, misalnya ada masalah pembebasan lahan atau penyadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan, suara imbauan ketua marga besar kemungkinan di dengar oleh masyarakat batak yang bermarga sama.

Adapun isi dari Deklarasi yang dibacakan Ketua Umum KDT, Edison Manurung adalah; mendeklarasikan dukungan Percepatan Pariwisata Danau Toba Mendunia di Era Pemerintahan Jokowi, dengan tetap melindungi nilai-nilai adat budaya lokal, hak-hak segenap masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup se kawasan Danau Toba.

“Deklarasi ini disepakati dan ditandatangani oleh para Ketua Umum Marga se-nasional dan se-Jabodetabek, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, Akademisi, dan seluruh stakeholder Kawasan Danau Toba, dilatar belakangi kerinduan untuk segera memajukan Kawasan Danau Toba sebagai pariwisata yang Mendunia,” terang Edison, Minggu sore.

Kata dia, segala sesuatu yang menghambat percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba, mestinya dapat segera diselesaikan. Dan untuk itu, Komite Danau Toba siap menjembatani Pemerintah dan masyarakat setempat.

“Tanggal 13 Oktober 2019, kami akan turun ke lapangan, untuk bicara dengan masyarakat seputar Danau Toba, khususnya di Sigapiton yang kemarin masih mengalami kendala,” tukasnya.

Hadir dan memberikan sepatah dua kata di acara tersebut; Asisten Pemerintahanan dan Dinas Pariwisata Pemprov Sumut Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum, Ketua Dewan Penasehat KDT, yang juga mantan Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI (Purn). Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH., MH., perwakilan Ketua Umum marga diantaranya; Ketua Umum Parsadaan Pomparan Raja Toga Manurung dohot Boruna (Patambor) Indonesia, Prof. Dr. Adler Haymans Manurung  dan Ketua Umum Parsadaan Pomparan Toga Sinaga & Boruna (PPTSB) Jakarta Raya dan Sekitarnya St. Dr. Pontas Sinaga, M.Sc,.

Menurut Nurhajizah, dalam mengambil keputusan terkait pembangunan pariwisata danau toba hendaknya melibatkan seluruh unsur masyarakat setempat. Bakal Calon Bupati Asahan ini juga berpesan, agar budayanya yang harus diangkat. Bukan hanya sekedar pariwisatanya.

Mewakili para Bupati se kawasan Danau Toba, memberikan sambutan Wakil Bupati Tobasa, Ir. Hulman Sitorus, MM mewakili Bupati Ir. Darwin Siagian, M.Sc, dan Bupati Samosir, Drs. Rapidin Simbolon, MM. Sedangkan Bupati Tapanuli Utara dan Humbahas berhalangan hadir.

Mewakili Menko Maritim, Luhut B. Panjaitan, Dr. Nani Hendiarti juga menyampaikan presentasinya mengenai pemetaan potensi pengembangan wisata Danau Toba. Nani berpesan, merubah perilaku menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata Danau Toba.

Dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Direktur Pemasanan Pariwisata, Ir. Basar Simanjuntak, MT mengatakan saat ini destinasi pariwisata danau toba bukan lagi masuk dalam sekala prioritas tetapi sudah menjadi super prioritas. “Danau Toba sebagai kaldera pariwisat UNESCO sedang kita perjuangkan,” katanya.

Dalam kesempatannya sebelum acara deklarasi ditutup dengan doa, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Drs. Sahat Silaban mengatakan Komisi V DPR adalah komisi yang tepat sebagai pendukung kebijakan pembangunan infrastruktur, yang paling dibutuhkan untuk pengembangan kawasan DanauToba.

Namun menurutnya, dalam hal mengembangkan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba, janganlah sampai mengorbankan masyarakat setempat. Dirinya juga tidak rela, masyarakat menjadi terabaikan, dan seharusnya dapat dibicarakan lebih adil dan bermartabat. (ARP)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan