Meski Alot, Sistem Pemilihan Subwilayah di DPD RI Dinilai Lebih “Fair” dan Demokeratis

Jakarta, majalahspektrum.com – PROSES pemilihan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam beberapa hari ini berjalan alot hingga tengah malam. Pada Selasa (1/10/2019) DPD RI melakukan pemilihan pimpinan lembaga itu dari pagi  hingga pukul 24:00. Ke esokannya, Rabu (2/10/2019), dalam pemilihan calon pimpinan MPR dari DPD juga berjalan alot  dari pagi hingga pukul 11:30.

Berbeda dengan proses pemilihan di DPD RI sebelumnya, kali ini sistem atau proses pemilihan di lembaga tersebut memakai sistem subwilayah. Meski proses pemilihan dengan sistem tersebut memakan waktu yang cukup lama dan alot, namun sistem tersebut dinilai sangat baik dan tepat dalam proses demokerasi.

Anggota DPD RI 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Badikenita Putri Sitepu ,SE,MSi mengatakan, dengan sistem pemilihan subwilayah dinilai lebih mempresentasikan keterwakilan daerah gugus wilayah.

“DPD berbeda dengan DPR RI yang jumlah besaran kursinya berbeda per provinsi. Kalau DPD, seperti di Amerika dimana senator dari masing-masing negara bagiannya berjumlah sama, tidak terpengaruh dengan jumlah besaran pemilih atau penduduknya yakni 2 per-wilayah, kalau di kita (Indonesia) 4 senator per wilayahl,” terang Putri panggilan akrabnya saat ditemui disela-sela sidang paripurna pemilihan perwakilan pimpinan MPR dari DPD RI di gedung Nusantara V, komplek DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Rabu (2/10/2019) malam.

Selain itu, lanjut Putri, sistem pencalonan per subwilayah juga lebih “Fair” karena memberikan kesempatan bagi senator dari daerah (Provinsi) mana pun untuk dipilih menjadi pimpinan DPD RI ataupun pemilihan calon pimpinan MPR dari DPD.

“Dengan sistem ini, mencegah pimpinan DPD diisi senator dari satu wilayah saja, semuanya dari wilayah Barat Indonesia misalnya. Kapan orang Papua bisa nyalon kalau tidak pakai system ini?. Sudah sangat demokeratislah system subwilayah ini karena memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi pimpinan,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Perkumpulan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) ini.

Lagi kata Putri, dengan sistem pemilihan ini, akan mengurangi ketimpangan  antara besaran provinsi di Jawa dengan daerah lainnya.

“Jadi senator dari tiap-tiap provinsi memiliki kesempatan dan besaran kursi yang sama. Ini sangat “fair” dan demokratis menurut saya, tidak seperti DPR yang jumlah kursi dari wilayah di pulau Jawa lebih besar dari provinsi di Papua misalnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, sistem pemilihan  di DPD RI dibagi dalam empat subwilayah. Masing-masing subwilayah mengutus 1 orang calon yang dipilih di rapat pleno subwilayah. Calon dari subwilayah harus didukung oleh 5-7 provinsi tergantung besaran provinsi di suatu subwilayah tersebut.

Subwilayah Barat I terdiri dari 9 provinsi atau 36 senator meliputi provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Subwilayah barat II terdiri dari 8 DPD dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali.

Subwilayah ketiga ialah subwilayah timur I, berisi 9 DPD atau provinsi yakni; Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Dan  Subwilayah keempat ialah subwilayah timur II yang diikuti perwakilan 5 DPD dari Sulawesi Utara, Maluku, Malut Provinsi, Papua, dan Papua Barat.

Seperti saat pemilihan pimpinan dan ketua DPD RI. Tiap subwilayah memilih kandidat ketua DPD melalui proses pemungutan suara. Hasilnya, Mahyudin terpilih di subwilayah timur I, Nono Sampono menjadi wakil dari subwilayah timur II, wakil subwilayah barat I Sultan Bachtiar, dan wakil subwilayah barat II La Nyalla Mattalitti.

Selanjutnya, satu dari keempat kandidat  dipilih sebagai ketua DPD melalui forum Sidang Paripurna DPD RI dimana lewat voting, La Nyala akhirnya terpilih sebagai ketua DPD RI periode 2019-2024 dan ketiga calon lainnya otomatis menjadi wakil ketua.

Begitu juga saat pemilihan pimpinan MPR dari unsur DPD, terdapat 4 calon yakni; Dedi Iskandar Batubara dari subwilayah Barat I, yang dalam pemilihan paripurna dengan voting memperoleh 5 suara, lalu GKR Hemas dari Barat II (46 suara), Fadel Muhammad dari subwilayah Timur I (59 suara) dan Yorrys Raweyai (senator dari Papua) dari Timur II memperoleh 16 suara. Fadel Muhamad dari Timur I akhirnya terpilih menjadi pimpinan MPR dari unsur DPD. (ARP)

 

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan