Ini Surat Terbuka MUKI ke Presiden Terkait Pemecatan dr, Terawan

Jakarta, majalahspektrum.com – DEWAN Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia (DPP MUKI) mengajukan Surat Terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia secara khusus menyoroti tentang keputusan pemecatan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) yang menjadi trending topik di media sosial, media cetak maupun elektronik sehingga phenomena ketidak-adilan muncul di tengah-tengah masyarakat.

“Kami memandang bahwa pemecatan dari keanggotaan IDI serta rekomendasi tidak diizinkan buka praktek dokter seumur hidup sesungguhnya melanggar Hak Azasi Manusia serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD’45),” tulis surat terbuka Tertanggal, 28 Maret 2002 tersebut, yang diterima majalahspektrum.com, Kamis (31/3/2022).

Menurut MUKI, apa yang dilakukan dr. Terawan dalam menemukan metoda DSA (cuci otak) dan Vaksin Nusantara adalah bagian dari menjalankan haknya sebagai warganegara. Seperti dinyatakan dalam UUD’45 pasal 28C (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani Ketum MUKI, Djasarmen Purba, S.H dan SekJend MUKI, Caeserio Colondam tersebut, MUKI menilai metoda pengobatan DSA telah dinikmati hasilnya oleh puluhan ribu warga masyarakat Indonesia dan juga telah ikut serta dalam pengembangan ilmu kedokteran serta kesejahteraan umat manusia. Dan semua ini adalah merupakan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah seharusnya membantu kegiatan dr. Terawan, karena penemuannya itu adalah bentuk dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, antara lain menjalankan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang dinyatakan dalam UUD’45.

Seyogianya, menurut MUKI, vonis IDI tersebut masuk kategori “RAHASIA” namun kenapa dibuka untuk umum. PB IDI telah mempertontonkan ketidak-adilan dengan membuat keputusan sepihak tanpa ada jawaban atau pertimbangan dari dr.Terawan.

Baca Juga : ( Kesaksian Hidup dr, Terawan Yang Menggugah )

Dengan segala kerendahan hati, MUKI mohon Presiden RI, H, Ir, Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan pemecatan dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) tersebut dengan harapan :

  1. Mengembalikan hak dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) serta izin penelitian ilmu kedokteran (Hak Mengembangkan Diri, sesuai UUD’45).
  2. Kepada para peneliti bangsa Indonesia qq dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) agar diberi kekhususan dalam proses penelitiannya untuk mewujudkan hasil produk dalam negeri.
  3. Pemerintah sewajarnya memberi penghargaan kepada putra/i terbaik bangsa seperti dr. Terawan yang berhasil dalam penemuan DSA bidang Kedokteran. (ARP)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan