PGLII Nyatakan Sikap Minta Pemerintah Bersikap Adil Terhadap MKC

Jakarta, majalahspektrum – PERSEKUTUAN Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) menyatakan sikap terkait persoalan hukum yang menimpa Muhammad Kosman alias M Kace (MKC). PGLII menilai vonis hokum terhadap MKC yang dituduh menistakan agama jauh dari rasa keadilan, berbanding terbalik perlakuan terhadap Ustadz Yahya Waloni, Abdul Somad dan Napoleon.

“Bahwa terkait tuntutan Penutut Umum yang mengajukan tuntutan pidana (requisitor) khususnya perkara M Kace yang menarik perhatian masyarakat yang berskala nasional ternyata tidak benar benar memperhatikan kepentingan M Kace selaku Terdakwa (tidak mencerminkan keadilan),” kata Ketum PGLII, Pdt, Dr, Ronny Mandang dalam rilis yang diterima, Kamis (4/5/2022).

Menjadi pertanyaan besar mengapa Penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang nota bene bertentangan dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini di era keterbukaan informasi dan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai konstitusi yang telah mengalami amandemen sesuai dengan agenda reformasi namun Penuntut umum mendakwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sedangkan apabila berdasarkan UU No. 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dalam pasal 2 diwajibkan adanya surat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Bahwa demikian juga Majelis Hakim Perkara 186/Pid.sus/2021/PN Cms pada tanggal 06 April 2022 telah memberikan vonis yang bertentangan dengan prinsip memvonis 10 tahun penjara sesuai tuntutan Penutut Umum.

Padahal tuntutan Penutut Umum dalam perkara M Kace ternyata tidak benar2 mempertimbangkan hak-hak asasi bagi M Kace yang mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi oleh Konsitusi, Undang-undang maupun Deklarasi Universal HAM dan karena itu Majelis Hakim Perkara No 186/Pid.sus/2021/PN Cms pada tanggal 06 April 2022 memvonis 10 tahun penjara nyata-nyata tidak berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk rehabilitasi terpidana, tidak bersifat humanistic dan penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Perkara aquo tidak bersifat hati-hati dan tidak adil.

Baca Juga : ( Sikap PGI Soal Pdt, Saefudin Seperti “Pilatus” )

“Hal ini apabila kita bandingkan dengan orang yang sudah melakukan baiat kepada ISIS nyata-nyata merupakan perkara terorisme atas nama Terdakwa Munarman hanya mendapat 3 tahun, sedangkan M Kace yang sama sekali tidak berbahaya kepada organisasi transnasional apapun dia mendapat 3 kali lebih berat daripada Munarman itu jelas suatu ketidakadilan yang sangat vulgar yang sangat mencederai khususnya kaum Kristiani,” katanya.

Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari media online bahwa atas putusan Perkara 186/Pid.sus/2021/PN Cms pada tanggal 06 April 2022 telah diajukan banding oleh Terdakwa M Kace pada tanggal 06 april 2022 dan arti hukumnya putusan Perkara 186/Pid.sus/2021/PN Cms pada tanggal 06 April 2022 belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa kami mendesak Menteri Hukum dan HAM RI, Komisi VIII DPR RI, Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Agung menempuh pendekatan keadilan restoratif dalam perkara M Kace. (ARP)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan