Jakarta, majalahspektrum.com – BERDEDARNYA isu bahwa Pdt, Dr, Japarlin Marbun tidak ingin lagi menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI) membuat banyak pendeta GBI di daerah menanyakan langsung kepada Pdt, Japarlin Marbun akan kebenarannya. Pasalnya, mereka menginginkan Pdt, Japarlin Marbun untuk mencalonkan diri sebagai Ketum BPP GBI pada Sidang Sinode GBI yang akan digelar pada Agustus 2023 mendatang.
“Tidak benar kalua ada orang yang menyebarkan isu di daerah yang mengatakan bahwa saya tidak bersedia lagi menjadi Ketum BPP GBI. Sekarang saya tegaskan bahwa saya siap dicalonkan sebagai Ketum BPP GBI untuk periode 2023-2027,” kata Pdt, Japarlin Marbun yang pernah menjadi Ketum BPP GBI periode 2015-2019 saat ditemui di Jakarta Utara, Rabu (22/3/2023).
Sebagai orang GBI, kata Japarlin Marbun, harus membaktikan diri di GBI. Bagi nya berbakti untuk GBI adalah sesuatu hal yang penting, dari PGA (SLTA) Bethel lalu lanjut ke STT Bethel, stelah lulus Japarlin Marbun langsung mengabdikan diri di BPP GBI.
“Sudah 30 Tahun saya mengabdi di GBI. Dimulai dari menjabat sebagai Sekretaris III, lalu Sekretaris II, kemudian menjadi Sekum dan salah satu Ketua sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketum BPP GBI periode 2015 – 2019, » jelasnya.
Baca Juga : ( Dinilai Sukses Pimpin GBI, PERWAMKI minta Japarlin Marbun Jadi Dewan Penasehat DPP)
Bukan sekedar bersedia mencalonkan diri sebagai Ketum BPP GBI, ada sesuatu yang ingin diperjuangkan Japarlin Marbun di GBI yakni ingin mengembalikan GBI sebagai gereja yang inklusif (Matius 8 : 5-13).
« Pemimpin yang tidak elitis atau eksklusif, mudah ditemui dan mau menemui. Inilah yang diharapkan kawan-kawan pendeta di daerah yang merasa selama ini kurang diperhatikan,” tutur Japarlin.
« Mereka butuh dikunjungi dan dibimbing. Dikunjungi secara pisik bukan melalui vidio, livestreaming atau zoom,” tambahnya.
Kepada Japarlin mereka mengungkapkan selama 3 kali sidang Majelis Daerah (MD) minim sekali kunjungan dari BPP GBI.
“Khan kadang pada siding MD ada pejabat pemerintah seperti Wali Kota, Bupati ataupun Gubernur yang hadir, masak sih kata sambutan dari BPP melalui video streaming,” bebernya.
Selain itu, lanjut Japarlin, para pendeta di daerah meminta kepada Japarlin agar hak-hak mereka tidak dikebiri. Hal itu disebabkan adanya keinginan BPP GBI dalam pemilihan Ketum BPP GBI hanya melibatkan anggota Majelis Pekerja Lengkap (MPL) GBI yang berjumlah 140 orang tidak seperti biasanya.
“Alasannya katanya efisiensi. Tapi khan mereka datang dengan biaya sendiri menghadiri Sidang Sinode. Masak sih sudah jauh-jauh hadir di siding sinode tetapi saat pemilihan Ketum BPP mereka tidak dilibatkan hanya MPL saja. Kalua saya nanti jadi Ketum BPP GBI saya akan kembalikan hak mereka itu,” tutur Japarlin.
Kepada Japarlin juga mereka mengkhawatirkan adanya proses pemilihan, mulai dari sidang MD hingga Sidang Sinode dilakukan secara Aklamasi. “Dikondisikan taka da calon lain, hanya satu sehingga dilakukan dengan aklamasi,” jelasnya.
Sebenarnya, kata Japarlin, aklamasi tidak dikenal dalam proses pemilihan Ketum BPP GBI dan itu ada tertuang dalam Juklak yang diterbitkan oleh BPP. (ARP)
Be the first to comment