Warga Desa Ramai-ramai Beli Mobil Agar Bisa Bertemu Presiden Jokowi

Tuban, majalahspektrum.com – WARGA desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ramai-ramai beli mobil agar bisa bertemu dengan Presiden RI, Ir, Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, warga desa Sumurgeneng mendadak menjadi milyuner usai mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan dari Pertamina. Tanah yang dibeli Pertamina dari warga Sumurgeneng itu rencanaya akan dibangun kilang minyak new gross root refinery (NGGS) dan ditargetkan beroperasi pada 2026. Dari hasil penjualan tanah tersebut, warga kemudian beramai-ramai membeli mobil. Bahkan, ada yang memiliki 2 sampai 4 mobil baru.

Seorang warga yang menjual tanahnya kepada PT Pertamina, Ali Sutrisno mengaku mendapat Rp 15,8 miliar dari hasil menjual tanahnya seluas 2,2 hektar. Tanah itu dibeli dengan harga Rp 685.000 per meter persegi. Usai mendapat uang tersebut, Ali kemudian langsung memborong empat mobil sekaligus yakni Toyota Avanza, Xpander, HRV, dan L3000. Tak hanya itu, Ali juga membeli tanah denga luas 8000 meter persegi.

Menurut Ali, alasan dirinya membeli empat mobil sekaligus dan tanah karena ingin menikmati uang tersebut. “Masa dulu saya susah, sekarang uang banyak ya dinikmati,” akunya, Kamis (18/2/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Ali, usai uang ganti rugi dibayarkan, warga pun sepakat untuk membeli mobil bersama, tujuannya agar bisa viral. Tak hanya itu, kata Ali, agar dapat bertemu dengan Pak Presiden.

“Bersatu kita untuk membeli, jadi bareng-bareng gitu. Biar viral, biar ketemu sama Pak Presiden,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan uang ganti rugi dari Pertamina, kehidupan warga di desanya menjadi jauh lebih baik. Jika dulu banyak warga yang mempunyai banyak utang dan ekonominya kurang, kini sudah menjadi lebih baik. Tak hanya itu, banyak juga warga yang menggunakan uangnya untuk renovasi rumah dan modal usaha.

Meskipun awalnya ada warga yang menolak menjual tanahnya ke Pertamina. Namun, karena kepentingan negara warga pun akhirnya mau menjual tanahnya. “Awalnya itu ada yang setuju, ada yang enggak. Demi kepentingan negara kita merelakan,” ujar Ali. (ARP/DBS)