Jakarta, majalahspektrum.com – PERSATUAN Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) akan menggelar Kongresnya yang ke -VII pada, 30 April hingga 2 Mei 2026 di Jakarta. Kongres digelar di Lumire Hotel dan Gran Melia Hotel. Rencananya, Kongres akan dibuka oleh Ketua MPR dan ditutup oleh Menteri Agama.
Mengangkat tema “Harapan & Masa Depan Yang Kokoh” (Amsal 23:18). Kongres akan dihadiri utusan 29 DPD, 89 DPC PIKI se-Indonesia dan seluruh pengurus DPP.
Salahsatu agenda kongres adalah memilih Ketum dan Sekjend DPP PIKI yang baru untuk periode 2025-2030. Sebelum pemilihan, pengurus periode sebelumnya akan melaporkan pertanggungjawaban kerja dan program.
Terdapat sejumlah pencapaian program yang dilakukan oleh pengurus periode 2020-2025 diantaranya; Membangun kerjasama dengan organisasi cendikiawan lintas agama, membentuk pengurus PIKI di tingkat Provinsi dari 23 DPD menjadi 29 DPD, MoU dengan Lemhanas dimana PIKI memiliki jatah 1 orang tiap Tahun untuk mengikuti pendidikan Lemhanas dan 5 Policy Paper.
“Wabah Covid-19 dan Pemilu yang membuat kami hanya menghadilkan 5 Policy paper. Tentunya kami juga melakukan seminar dan diskusi publik di setiap Dies Natalis dan Refleksi Akhir Tahun PIKI,” kata Ketua Umum (Ketum) PIKI 2 Periode (2015-2020 dan 2020-2025), Dr, Badikenita Putri Sitepu, saat konferensi Pers di Gran Melia Hotel, Jakarta, Kemarin.
Dalam konferensi pers itu, Ketum PIKI ditemani oleh Audy WMR Wuisang, S.Th., M.Si, Ketua Dewan Pakar: Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA., Ketua Panitia Kongres VII PIKI Drs. Benyamin Patondok, MM; dan Sekretaris Dewan Penasihat Dr. Pasti Tampubolon.
Lanjut Badikenita, PIKI berupaya tidak berhenti pada kajian, tetapi juga mendorong implementasi konkret di lapangan.
Terkait Kongres, Badikenita berharap tidak ada ancaman serius yang merusak kesatuan PIKI dari dalam organisasi dan praktik “money politic”, segala bentuk upaya membeli dukungan dalam proses suksesi pemilihan Ketum-Sekjend PIKI di Kongres.
“PIKI harus tetap berdiri sebagai organisasi intelektual yang menjunjung integritas dan ketulusan. PIKI bukan tempat transaksi. Pemikiran tidak bisa dibeli. Kalau itu terjadi, kita akan kehilangan ruh organisasi,” kata anggota DPR RI ini.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program jauh lebih penting daripada figur semata. Siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin ke depan, diminta untuk menjaga kesinambungan yang telah dibangun sejak 2015.
“Siapapun yang memimpin PIKI tidak bisa keluar dari rel Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi PIKI yang ditetapkan dalan Kongres. Jangan rusak fondasi yang sudah ada. Membangun itu sulit, tapi memperbaiki yang rusak jauh lebih sulit,” ungkapnya.
PIKI, lanjutnya, tidak hanya fokus pada wacana, tetapi juga melakukan pembenahan internal secara serius. Sejak Kongres V tahun 2015, organisasi telah menjalani restrukturisasi besar, termasuk revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Langkah ini dilakukan untuk memastikan legalitas dan tata kelola organisasi berjalan kuat dan berkelanjutan.
“PIKI memiliki akta pendirian yang sah, terdaftar resmi sebagai organisasi masyarakat, dan diakui di berbagai daerah. Ini bukan organisasi yang muncul menjelang kongres saja,” ujar dia.
Badikenita menekankan bahwa Kongres VII membawa semangat kesinambungan dari periode sebelumnya. Jika Kongres V mengusung tema “Kebenaran meninggikan derajat bangsa” dan Kongres VI “Tegakkan keadilan”, maka Kongres VII hadir dengan tema harapan dan masa depan yang kokoh. Tema ini mencerminkan upaya PIKI menjaga kesinambungan gerakan intelektual sekaligus memperluas jangkauan organisasi.
“Ini satu tarikan napas. Dari 2015 sampai 2026, kita bangun fondasi, lakukan restrukturisasi, dan kini masuk tahap penguatan serta ekspansi,” jelasnya.
Badikenita menekankan, ukuran keberhasilan PIKI bukan pada figur, melainkan pada keberadaan organisasi di seluruh Indonesia. “Kalau PIKI hanya dikenal karena satu dua orang, itu gagal. Tapi jika PIKI hadir dan bergerak di mana-mana, itu keberhasilan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PIKI, Audy WMR Wuisang, mengatakan bahea PIKI berbeda ruang dengan organisasi kristen lainnya sepetti; GMKI dan GAMKI. Posisi PIKI, kata dia, sebagai organisasi intelektual yang tidak reaktif dalam merespons isu. Audy menekankan bahwa PIKI lebih memilih menyusun policy paper dibandingkan mengeluarkan pernyataan publik secara cepat.
Lanjut Audy, PIKI bukanlah organisasi kaderisasi melainkan wadah berhimpunnya kalangan intelektual Kristen dari berbagai latar belakang akademisi, profesional, hingga praktisi. “PIKI adalah rumah intelektual. Kami menghimpun gagasan, bukan sekadar membentuk kader,” tegasnya.
Audy juga mengajak media untuk turut mengawal perjalanan organisasi agar semakin dikenal publik, tanpa menghilangkan karakter utamanya sebagai kekuatan pemikiran. “Kami ingin PIKI semakin ‘menyala’, tapi dalam arti intelektual. Bukan gaduh, tetapi memberi terang melalui gagasan,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan Kongres, Ketua Panitia Kongres VII PIKI.Ketua Panitia, Benyamin Patondok, melapirkan seluruh persiapan teknis telah hampir rampung. Fokus utama bukan hanya pada kelancaran acara, tetapi juga pada substansi hasil yang diharapkan memberi kontribusi nyata bagi bangsa.
“Kongres diawali dengan study meeting dengan fokus tema tentang Ketahanan Pangan dan SDM Betkualitas menyambut Indonesia Emas 2045. Study meeting digelar pada 30 April pagi di Hotel Lumire. Persiapan sudah 99 persen. Kami berharap forum ini benar-benar menghasilkan gagasan yang bisa mewakili suara umat Kristen melalui PIKI,” papar Benyamin.
Lanjut Benyamin, usai study meeting, rangkaian kongres akan berlanjut di Hotel Gran Melia mulai 30 April malam hingga penutupan pada 2 Mei siang. Meski mengalami perubahan beberapa agenda, namun tidak merubah substansi dan tujuan Kongres.
“Yang penting bukan seremonialnya, tapi kualitas proses dan hasil kongres,” tutup Benyamin. (ARP)
Be the first to comment