Jakarta, majalahspektrum.com – PENGAMAT Ekonomi, Sosial Masyarakat yang juga pengusaha nasional, Dr, John N Palinggi, MM, M.BA mengatakan, krisis moneter yang dialami Indonesia saat ini tidak sepenuhnya akibat faktor eksternal konflik Timur Tengah, tetapi lebih banyak karena faktor internal, domestik negara kita.
Menurut Pengusaha Nasional yang memiliki bebas Visa 18 negara Asia-Pasifik ini, sepenuhnya bukan akibat faktor eksternal, keberadaan pengusaha nakal (black list kredit macet) dan masalah pencurian uang negara adalah penyebab terbesarnya.
“Saya bukan pakar teori ekonomi tetapi praktisi ekonomi. Kita (Indonesia) pernah mengalami krisis ini pada Tahun 1998 dan 2021, nyatanya hingga saat ini kita baik-baik saja. Jadi jangan berlebihan, membenci, menjelek-jelekan Presiden Prabowo bahkan minta Pak Prabowo turun dari jabatan Presiden. Ini salah para pengusaha nakal,” kata John Palinggi, di Jakarta, kemarin.
Ia lantas menceritakan kembali kasus tahun 1998 lalu, di mana terjadi kredit macet sebesar Rp. 450 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp139 triliun yang berhasil diselamatkan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sementara sisanya, Rp.311 triliun tidak kembali.
“BLBI Rp. 145 Triliun dikucurkan pemerintah ke Bank Nasional dengan tujuan untuk membayar uang nasabah tetapi oleh mereka dipakai untuk beli Dolar AS (USD) dan yang krmbali berhasil ditagih cuma Rp. 30 Triliun, sisanya hilang begitu saja. Kemudian Pemerintah memberikan Kredit Likuiditas Perbankan sebesar Rp. 650 Triliun kepada 26 Bank, BCA paling banyak yakni Rp. 52 Triliun, 1 sen pun tidak ada yang kembali, dilupakan begitu saja hingga saat ini,” beber John.
“Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021-2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa beban negara akibat BLBI ini masih akan terasa hingga tahun 2043,” sambung John Palinggi..
Menurut catatan John Palinggi, total uang negara yang hilang sebesar Rp. 1.075 Triliun, dan itu kredit macet ulah pengusaha nakal.
“Sampai saat ini pengusaha Black List itu masih ada yang hidup. mirisnya mereka mengkritik Presiden Prabowo,” tukasnya.
Namun, menurut John Palinggi, Penguasa sebagai pembuat kebijakan juga perlu disalahkan atas banyaknya uang negara yang bocor, terlebih para penguasa itu juga adalah pengusaha.
“Kita tidak bisa lagi membedakan antara Penguasa dan Pengusaha, penguasa juga ikutan dagang. kalau di Jepang bila ada anak atau keluarga penguasa dagang langsung mengundurkan diri, di China ditembak,” beber Pengusaha tanpa cacat (hutang dan kredit macet) selama 45 Tahun ini.
John berharap pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan berharap.Presiden ke-7 Ri, Jokowi bersedia membantu mengatasi krisis meneter saat ini.
John Palinggi beranggapan, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dapat membantu pemerintahan Presiden Prabowo untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS ($ US) yang berakibat terjadi krisis ekonomi. Pasalnya, saat Covid-19 melanda, dimana saat itu negara tidak memiliki uang kas, namun dengan langkah taktis Presiden Jokowi, Indonesia dapat mengatasi Covid-19 dan perekonomian stabil.
“Saya tidak tahu langkah taktis apa yang dilakukan pak Jokowi saat Covid, namun itu terbukti kita terhindar dari krisis ekonomi,” ungkap John Palinggi.
“Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Presiden Prabowo, saya mohon kepada pak Jokowi turun tangan mengatasi krisis moneter saat ini. saya yakin Pak Jokowi bisa,” sambung Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang sudah bersentuhan dengan 9 periode Prediden ini.
Oleh karenanya, John Palinggi meminta kepada masyarakat dan elite untuk berhenti berupaya memisahkan, mengadu domba antara Presiden Prabowo dengan Jokowi.
“Saya juga minta masyarakat untuk berhenti menjelek-jelekan Jokowi dan keluarganya, hormati beliau,” seru John Palinggi.
Menurut John, siapa pun Presiden RI harus dihormati karena pilihan Tuhan juga konstitusional, apalagi dipilih langsung oleh Rakyat. “Jangan menghina dan menjelek-jelekan,” tandasnya. (ARP)
Be the first to comment