Jakarta, majalahspektrum.com – PENGAMAT Ekonomi, Dr John Palinggi, MBA meyakini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) berasal dari niat baik Presiden Prabowo guna meningkatkan ekonomi Indonesia.
“Saya yakin Danantara dibentuk dari niat baik yang mulia dari Presiden Prabowo. Menurut saya Danantara ditujukan untuk menciptakan Efektifitas pengelolaan perusahaan BUMN yang betorientasi keuntungan maksimal,” kata Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini saat ditemui di kantornya, Grha Mandiri, Menteng. Jakpus, Kamis (27/02/2025).
Untuk diketahui, Danantara adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Danantara menjadi salah satu terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara diharapkan dapat mengikuti keberhasilan pemain dunia lainnya seperti Norwegian Government Pension Fund Global hingga Temasek Holdings Singapura. SWF dapat menjadi instrumen investasi yang baik bagi suatu negara jika memiliki fondasi yang kuat dan dikelola secara profesional.
Meski demikian, kata John, agar tujuan dibentuknya Danantara bisa tercapai, ada hal-hal yang perlu diwaspadai misalnya, pengelola atau yang menjadi pengurus Danantara harus diisi oleh orang-orang yang jujur, punya niat baik untuk bangsa bukan niat pribadi atau kelompoknya, dan loyal kepada tujuan mulia Presiden.
“Jangan lagi ada tipu-tipu dengan angka-angka yang sebenarnya bukan realitas sesungguhnya, khususnya tentang pencapaian kinerja BUMN,” ungkap John.
Menurut pengusaha nasionsl yang juga mediator resmi negara ini, ada sejumlah BUMN yang mengaku ke publik memperoleh laba belasan hingga puluhan Triliun Rupiah tetapi hutangnya (hutang luar negeri), yang menjadi beban negara Ratusan Triliun Rupiah.
“Saya berharap tidak ada lagi permintaan Penyertaan Modal Negara dan transparansi berapa sesungguhnya hutang luar negeri kita akibat hutang perusahaan BUMN dan swasta yang ditanggung atau dijamin negara,” katanya.
John juga perlu mengingatkan tentangnya bocornya uang negara entah kemana akibat bantuan keuangan negara yang tidak kembali.
“Seperti kasus BLBI dimana negara menggelontorkan dana 145,5 Ttiliun tetapi yang kembali hanya 30 Triliun. lalu Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menggelontorkan dana 450 Triliun tetapi yang kembali hanya 139 Triliun, belum lagi bantuan kepada 26 Bank sebesar 650 Triliun, kemana uangnya?,” beber John.
“Itu terjadi karena ada orang yang tidak menjskankan tugasnya dengan baik, jujur dan profesional. ini jangan terjadi di Danantara, kita belajar dari kegagalan masa lalu,” sambung John.
Namun demikian John mengimbau agar masyarakat mendukung program mulia Presiden Prabowo ini. Jangan pesimis dan apatis apalagi menghambat program ini.
“Biarkan dulu berjalan jangan dicela, mari kita awasi berjalannya Danantara ini. kritisi dan beri masukan jika ada yang mulai menyimpang dari tujuan mulia danantara itu,” ajak John.
John juga mengimbau masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya isu ajakan menarik dana besar-besaran dari Bank milik negara.
“Tarik dana itu sama seperti #Pergidulu ke luar negeri. saya yakin isu itu dari sumber dan orang yang sama, yang ingin menggrogoti program Presiden, mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
John menyesalkan adanya pihak-pihak yang dengan alasan penilaian 100 hari kinerja Presiden, menyebar isu provokasi ke masyarakat untuk menjatuhkan Prabowo dan melemahkan pemerintahan. (ARP)
Be the first to comment