Jakarta, majalahspektrum.com – DALAM Pernyataan sikapnya, Barisan Relawan Jokowi Presiden yang kini berubah nama menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) menuntut kelompok yang menebar fitnah, hoax dan adu domba untuk menghentikan narasi yang berupaya menciptakan perpecahan antara Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo.
“Karena itu akan merusak persatuan antar-pemimpin dan seluruh anak bangsa,” kata Ketum DPP BaraJP, Willem Frans Ansanay, S.H, M.Pd, di kantor sekretariat DPP BaraJP, Jakarta, Selasa (01/09/2025).
Di hadapan awak media, Frans yang ditemani Sekjend DPP BaraJP, Boy Nababan, Yogie Tri Wardhana (Waketum Bidang Pemerintahan), M. Adli (Ketua Harian) dan Michael Vendy (Wabendum). merasa prihatin atas situasi kondisi nasional akhir-akhir ini, oleh karenanya, BaraJP, kata Frans, perlu menyatakan sikap.
Selain menuntut para kelompok yang ingin memecah-belah hubungan Presiden Prabowo dengan Prediden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), BaraJP dalam 8 poin Pernyataan Sikapnya juga meminta aksi demonstrasi yang bersifat anarkis dihentikan karena sudah memakan korban jiwa dan merusak fasilitas umum yang merugikan negara dan masyarakat itu sendiri.
“Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban jiwa, baik dari masyarakat maupun pihak kepolisian. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kami mendoakan para korban yang masih dirawat di rumah sakit, baik dari pihak masyarakat maupun kepolisian, agar cepat pulih. Harapan ke depan, negara harus hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” kata Frans.
Selain itu, BaraJP juga mendorong para pembantu Presiden untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkesinambungan.
“Ke-Empat, kami meminta Kementerian dan lembaga di tingkat pusat harus mempercepat penyerapan anggaran dan alokasi transfer dana ke daerah agar perekonomian daerah berjalan dengan baik dan menyejahterakan rakyat,” ujar Frans.
Kelima, BaraJP meminta para pembantu Presiden (Menteri dan Wakil Menteri) fokus menyukseskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo-Gibran agar program tersebut dapat berjalan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, konflik agraria yang berpotensi mengganggu kesejahteraan umum.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, Kami meminta DPR RI dan pemerintah untuk lebih sensitif dan berempati terhadap masalah rakyat,” imbaunya.
Ketujuh, BaraJP meminta Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan merevisi kebijakan fiskal dan anggaran. Anggaran harus diprioritaskan untuk sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk pos-pos yang dianggap tidak esensial oleh publik.
Terakhir. BaraJP meminta pemerintah dalam mengatasi akar permasalahan harus segera mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok, serta membatalkan kenaikan pajak yang dilakukan secara serampangan oleh Kepala Daerah. (ARP)
Be the first to comment