Jakarta, majalahspektrum.com – PRESIDEN RI, Prabowo melakukan perombakan (Reshuffle) kabinet untuk yang Ketiga kalinya pada, Rabu (9/09/2025).
Terkait hal itu, Ketua ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia), Dr, John N Palinggi, MM, M.BA mengatakan, Reshuffle adalah hal biasa yang dilakukan Presiden untuk penyempurnaan.
“Itu hak prerogatif Presiden yang tak dapat diintervensi siapa pun. Saya yakin pak Prabowo melakukan itu dengan pertimbangan matang untuk penyempurnaan dari yang belum sempurna,” kata John Palinggi di kantornya, Grha Mandiri, Menteng, Jakarta, Kamis (19/09/2025).
Menurut pengusaha, Ketua Assosiasi Mediator Indonesia ini, Reshuffel pastinya terjadi karena adanya evaluasi kinerja pembantu presiden dan adanya hal yang dirasa kurang atau tidak pas.
“Adanya Menteri yang dicopot. pindah tugas jabatan menteri hingga sosok pengganti yang dipilih pastilah lewat pertimbangan matang Presiden Prabowo,” ujar John Palinggi.
Adanya sejumlah pihak yang menilai-nilai sosok yang pantas dicopot dan sosok yang pantas mengisi pos menteri yang kosong, menurut John Palinggi hal itu tidak dapat mempengaruhi keputusan Presiden.
“Bahwa Presiden Prabowo pastilah punya pertimbangan sendiri. kalau ada yang mencela pilihan presiden, itu tidak akan berpengaruh karena siapa yang paling pantas hanyalah Presiden. kita bersabar saja dan mendukung keputusan presiden. hasilnya tidaklah seperti makan cabai langsung terasa pedas,” tuturnya.
Bagi John Palinggi, tak perduli “kucing hitam atau kucing putih” yang penting bisa menangkap “tikus”.
“Siapa pun menteri atau pembantu presiden yang terpilih dituntut untuk kerja dengan baik, jujur, mampu menutup kebocoran uang dan mampu melakukan efisiensi,” harap John Palinggi.
Kata John Palinggi, kompetensi jauh lebih penting daripada latar belakang. Terkait penggantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, John menilai keputusan itu wajar.
“Pertimbangannya pasti banyak sisi. Kalau ada yang bilang Pak Purbaya kurang pengalaman internasional, tidak apa-apa, nanti menyesuaikan. Yang penting Menkeu Purbaya mampu menata efisiensi keuangan negara, memetakan jumlah utang, surat berharga, dan penyertaan modal BUMN, serta memastikan semua data transparan,” ujar Mediator resmi negara non hakim ini.
Menurut John Palinggi, adanya isu lonjakan utang negara dari Rp8.100 triliun menjadi Rp10.236 triliun dalam waktu singkat sebagai tantangan awal bagi Menkeu baru Purbaya.
“Upayakan agar rakyat jangan makin sengsara, beli beras saja susah, lapangan kerja sempit, sementara uang negara bocor. Setiap menteri yang diberi kepercayaan harus menonjolkan keunggulan, bukan kelemahan, Jangan sampai masuk kabinet malah menggarong uang negara. Mereka harus memberi cahaya bagi rakyat dan kesetiaan paripurna kepada Presiden,” harapnya.
Bagi John Palinggi, reshuffle sebagai upaya Presiden dalam menata pemerintahan untuk hasil nyata ke arah yang lebih baik dan itu akan terus akan dilakukan. (ARP)
Be the first to comment