Legislator dan Mahasiswa Asal Papua Tolak Otsus Papua

gbi shalom

Jakarta, majalahspektrum.com – BERSAMA para mahasiswa asal Papua, anggota Legislatif dari Dapil Papua, Willem Wandik menggelar aksi demo di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Willem Wandik yang tercatat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat  ini menegaskan, selama ini, masyarakat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam membahas nasib dan kondisi di Tanah Papua, termasuk tidak dilibatkan dalam pembahasan Otsus Papua.

“Kami menolak Otsus, selagi Pemerintah Pusat tidak duduk bersama dengan Rakyat Papua. Harus mau dan harus duduk bersama-sama, membahasnya secara langsung dan terbuka,” ujar Willem Wandik, yang juga Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ini, Selasa (11/08/2020).

Menurut Willem Wandik, selama ini Otsus Papua diributkan oleh segelintir pihak saja. Tidak pernah dengan sungguh-sungguh diberikan langsung bagi masyarakat Papua itu sendiri.

Oleh karena itu, lanjutnya, gelombang penolakan terhadap Otsus Papua tidak terhindarkan. Sebab, selama ini Otsus hanya dijadikan bancakan oleh segelintir elit saja.

“Kita sudah lihat bagaimana hasil dan manfaat Otsus itu selama ini. Hampir tidak ada manfaat dan fungsinya secara langsung bagi Rakyat Papua,” ungkapnya.

Pada Senin (10/08/2020) kemarin, ratusan Mahasiswa Asal Papua menggeruduk kantor Kemendagri di Jakarta Pusat. Para demonstran yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus itu menuding Mendagri Tito Karnavian telah dengan sengaja menipu Rakyat Papua.

“Otonomi Khusus Papua yang akan selesai di bulan November tahun 2021 mendatang. Dan itu, sejak sekarang sudah dijadikan polemik,” ujar salah seorang mahasiswa Papua yang melakukan orasi.

Para demonstran mengatakan, Pemerintah Indonesia telah membohongi Papua dengan skema Otonomi Khusus.

“Pemerintah Indonesia, membohongi Masyarakat Papua dengan memberikan Otonomi Khusus. Katanya Otsus itu untuk mensejahterakan Masyarakat Papua. Dimana? Dimana kesejahteraan yang dimaksud Pemerintah Indonesia?,” lanjut Pria yang tak bersedia dituliskan namanya itu.

Menurut orator aksi Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus Papua itu, Orang Papua sudah menjadi bangsa sendiri sejak tahun 1961.

Terpisah, Ketua DPD GAMKI DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar, mendukung pernyataan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik, dan Mahasiswa Papua di Jakarta, terkait pembahasan Otsus Papua.

Menurut Jhon, persoalan Otsus Papua harus dibicarakan langsung secara terbuka dan transparan dengan Masyarakat Papua itu sendiri. Otsus Papua ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, dengan melibatkan langsung Saudara-Saudara kita, Masyarakat Papua itu. Banyak persoalan yang menumpuk di Tanah Papua. Dan persoalan-persoalan itu sampai kini tidak pernah tuntas.

“Hendaknya Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, segera melakukan langkah persuasif dan terbuka dengan Masyarakat Papua, untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Persoalan di Papua jangan selalu dijadikan sebagai komoditas politik dan komoditas ekonomi oleh segelintir elit,” harapnya. (ARP)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan