Jakarta, majalahspektrum.com – PENGAMAT Sosial Politik, DR. John N. Palinggi, MBA menyatakan dirinya yakin bahwa pelantikan H, Ir, Joko Widodo dan KH, Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 oleh Ketua MA di hadapan anggota DPR pada, 20 Oktober 2019 yang akan datang berjalan mulus dan aman.
“Jikalau ada informasi akan ada gangguan dan terorisme, saya menyampingkan hal itu. Saya mengajak orang-orang yang berpikir seperti itu untuk berpikir waras. Sudah capek ocehan-ocehan seperti itu, saya yakin pelantikan akan berjalan mulus, aman tanpa gangguan, jangan dibumbui rasa takut,” kata Mediator resmi Negara ini di kantornya, Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
“Saya ini konsultan keamanan, Semisal ada informasi pergerakan teroris, Ya tangkap saja, tidak usah ramai diberitakan di media, menciptakan rasa ketakutan di masyarakat. Jadi , media juga harus belajar menyajikan berita yang benar,” sambung Jhon.
Menurut Ketua Harian Kerukunan Umat Beragama Indonesia (Bisma) ini, di Indonesia terlalu banyak orang yang terlalu pandai merekayasa berbagai informasi sehingga masyarakat hidupnya dipenuhi ketakutan. Hal ini, kata dia, membuat Indonesia dikenal sebagai Negara paling tidak aman di luar negeri, sehingga investor enggan masuk ke Indonesia.
“Warga terlalu dicurigai. Di Mall dan Hotel dipasang plang yang panjang, alat deteksi bahkan diperiksa berkali-kali,” ujarnya.
Jhon mengajak seluruh masyarakat wajib mendukung pemerintahan Jokowi-Amin, jangan terus-terusan menhujat, menghina dan merendahkan Presiden agar pembangunan Negara berjalan dan tidak terganggu.
“Apalagi saya melihat Presiden Jokowi orang yang tulus bekerja bagi rakyat dan Negara. Kalau ada koreksi dan kritik hendaknya dilakukan dengan mekanisme yang baik, bukannya menghina, merendahkan bahkan memaki-maki Presiden,” imbaunya.
Baca Juga : ( Memaknai Koalisi dan Oposisi Dengan Benar Menurut Jhon Palinggi )
Kepada siapa saja yang ditunjuk menjadi Menteri oleh Jokowi-Amin, Jhon Palinggi berharap agar setia kepada Presiden, bekerja dibawah komando dan koordinasi Presiden bukan kepada Parpol atau asal-usul dan kelompoknya.
“Jangan takut kepada Parpolnya atau asal-usulnya. Menteri yang tidak setia kepada Presiden adalah penghianatan yang terbesar,” tukasnya.
Menurut dosen Lemhanas ini, siapapun yang menjadi DPR RI, Presiden RI ataupun Menteri RI harus takut dan bekerja untuk rakyat dan Negara bukan kepada Parpol atau asal-usulnya.
“Ada kata RI (Republik Indonesia) menyertai jabatan mereka yang artinya mereka sudah menjadi milik Negara, bekerja dan bertanggungjawab kepada rakyat dan Negara, bukan kepada kepentingan Parpol atau sal-usulnya, kalau tidak mau disebut sebagai penghianat,” tandasnya. (ARP)
Be the first to comment