Jakarta, majalahspektrum.com – PRAKTISI Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.BA memberikan usul kepada Presiden soal keuangan negara agar setiap Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN transparan berapa susungguhnya hutang mereka, tidak ada yang disembunyikan.
“Jangan dibilang BUMN surplus padahal hutang bertambah,” kata John saat ditemui di kantornya, Grha Mandiri, Menteng, Jakarta, kemarin.
Menurut Ketua ARDIN ini, bagi perusahaan yang memanfaatkan SDA Indonesia harus memberikan kontribusi yang jelas dan sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. Keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kontribusi kepada negara harus terjaga.
“Ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Secara khusus John mencontohkan soal kasus Sritex. ia menyoroti bahwa masalah ini bukan hanya soal tenaga kerja, tetapi juga kelalaian manajemen serta kebijakan pemerintah yang membiarkan impor barang murah dari China tanpa kendali.
“Dulu, produk tekstil Indonesia sangat diminati di pasar internasional. Namun, kebijakan yang membuka keran impor dari China tanpa pengawasan menghancurkan sektor ini. Produk lokal tidak bisa bersaing karena harga yang jauh lebih mahal,” jelasnya.
Berkaca dari kasus itu, konsultan investasi asing ini mendesak pemerintah untuk melindungi produksi lokal melalui kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan bisnis secara profesional agar tidak menggunakan kebangkrutan (Pailit) sebagai cara untuk menghindari kewajiban.
Masalah lain yang disoroti John adalah kebijakan Upah Minimum Regional (UMR). Ia mengkritik pendekatan yang memukul rata penetapan UMR tanpa mempertimbangkan jenis usaha dan skala perusahaan.
“UMR di Jakarta sebesar Rp5,4 juta mungkin realistis bagi perusahaan besar, tetapi tidak bagi usaha kecil atau mikro. Penetapan UMR harus disesuaikan dengan kapasitas usaha agar adil bagi semua pihak,” jelasnya.
John mengusulkan, agar perusahaan yang mengikuti proyek atau pengadaan barang dan jasa di Kementerian dan Lembaga, dan atau perusagaan swasta yang meminjam uang ke Bank Pemerintag agar diaudit secara menyeluruh, akuntable dan transparan.
“Jangan ikut tender padahal tidak punya modal, hutang ke Bank. periksa berapa uangnya di Bank. ada lagi bangun apartemen 100 miliar tapi pinjam ke bank 150 miliar, pakai data fiktif seolah-olah apartemen yang dibangun sdah terisi 80% padahal 6 bulan kemudian kosong, gedung apartemen disita, pengusahanya kabur bawa uang 50 miliar,” beber John.
Akibat persoalan-persoalab itu semua beban hutang negara bertambah. belum lagi hutang lyar negeri swasta yang dijamin negara.
“Negara jangan gampang-gampang memberikan surat jaminan perusahaan swasta yang berbutang ke luar negeri,” saran John. (ARP)
Be the first to comment