Jakarta, majalahspektrum.com – SETELAH bekerjasama sosialisasi terkait Pemilu dengan Bawaslu, Lembaga Advokasi Pendididkan Pemilu (LAPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Asosiasi Pendeta Indonesia (API) menggelar Sosialisasi kepemiluan dengan KPU RI.
Sosialisasi yang dibalut dalam Diskusi Publik Sesi II LAPP GAMKI itu mengambil tema: “Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024 Yang Bersih Dan Berkualitas”.
Baca Juga : (Bukan Sekedar Pemilih, Ini Peran Pemuda di PEMILU 2024)
Diskusi yang dilakukan secara hybrid tersebut menghasirkan pematik yakni; Mochammad Fadhil (Staff Ahli KPU RI) menggantikan Komisioner KPU RI Moch. Afifudin, S.Th.I., M.SI, lalu Engelbert Johannes Rohi selaku Pegiat Pemilu & Demokrasi dan Akademisi & Praktisi Kepemiluan, yang juga Pansel Bawaslu Jabar, Rafih Sri Wulandari, S.IP., M.Si.
Dalam sambutannya selaku tuan rumah, Ketua Umum API, Pdt. Brigjen (Purn) Harsanto Adi, M.M.,M.Th. menyatakan siap sosialisasikan hasil diskusi kepada warga jemaat melalui para Pendeta atau gembala sidang yang tergabung dalam API di gereja masing-masing.
“Kita (Para Pendeta di API) akan mengedukasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan turut serta mengawasi berjalannya Pemilu agar berjalan dengan Jujur, Adil, Damai dan dalam suasana Kegembiraan,” kata Harsanto Adi di Gedung GGP Ecclesia Christi), J. Kramat Soka, No.4, Kramat, Jakpus, Selasa (11/7/2023) petang.
Sementara itu, Ketum GAMKI yang baru saja terpilih dalam kongres GAMKI XII di Ambon 2023, Sahat Philips Sinurat mengatakan bahwa sebenarnya GAMKI sudah sejak lama berpartisipasi aktif dalam kepemiluan.
Selaras dengan Ketum API, Sahat berharap adanya Pemilu damai yang mengembirakan.
“LAPP GAMKI bekerjasama dengan para Pendeta (API) mengedukasi pemilih, khususnya kepada pemilih pemula. Bukan saja menedukasi tetapi juga berperan aktif mengawasi jalannya Pemilu yang bersih dan berintegritas,” kata Sahat.
Menurut Sahat, para pemilih akan tumbuh kepercayaannya jika Penyelenggara Pemilu juga adalah orang-orang yang dapat dipercaya.
“Di Penyelenggara pemilu ada keterwakilan Perempuan dan anak muda serta peyandang distabilitas,” pinta Sahat.
Dalam paparannya, Mochammad Fadhil (Staff Ahli KPU RI) menjabarakan bahwa UU Pemilu yang berlaku pada Pemilu 2024 tidak banyak berubah. Adapaun jadwal Pemilu; Tanggal 29 November 2023 sampai dengan 10 febuari 2024 adalah masa kampanye Caleg dan Capres, sedangkan November 2024 sebagai hari pencoblosan Pilkada Cagub, Cawalkot dan Cabup se-Indonesia.
“Terdapat irisan pelaksanaan Pileg-Pipres dengan Pilkada yang mana hal ini bakal menguras tenaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu tahun 2024 adalah tahun Pemilu, kita berharap Pemilu 2024 berjalan damai tanpa ada gesekan dan polarisasi di masyarakat, salah satunya tidak ada politik identitas,” harap Fadhil.
Soal penyelenggara Pemilu yang dapat dipercaya, Akademisi & Praktisi Kepemiluan, yang juga Pansel Bawaslu Jabar, Rafih Sri Wulandari, S.IP., M.Si. mengatakan sejauh ini seleksi terhadap calon penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) sudah cukup baik. Namun ia berharap tidak ada “orang titipan” Parpol atau Capres yang masuk ke badan penyelenggara pemilu.
“Sejauh ini pansel Bawaslu dan KPU sudah melakukan secara maksimal seleksi ketat agar orang yang berafiliasi dengan salah satu Partai Politik maupun pendukung calon Eksekutif ikut seleksi sebagai penyelenggara pemilu, salah satu caranya dengan menelusuri rekam jejak di media sosialnya,” kata Rafli.
Sementara, Engelbert Johannes Rohi selaku Pegiat Pemilu & Demokrasi mengatakan bahwa di seluruh dunia hanya di Indonesia yang memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilu yakni; KPU, Bawaslu dan DKPP.
“Hal itu karena adanya ketidak percayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu sebelumnya. Jangan nanti ketika DKPP tidak lagi dapat dipercaya akan timbul lembaga lain yang mengawasi DKPP. Cukuplah di DKPP saja yang mengawasi Bawaslu dan KPU,” kata Jojo panggilan akrab Engelbert Johannes Rohi. (ARP)
Be the first to comment