Terkait Otsus, Ini Solusi Agar Orang Papua Tak Rentan Diprovokasi Kelompok Anti NKRI

gbi shalom

Jakarta, majalahspektrum.com – KETUA Badan Musyawarah Adat Papua-Papua Barat, Willem Frans Ansanay, S.H mengatakan, dalam draft UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebaiknya memperhatikan kelompok masyarakat rentan di Papua agar mereka tidak dimanfaatkan oleh kelompok separatis, radikal yang ingin Papua merdeka berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu contoh kelompok rentan yang dimaksud Frans adalah para pelajar atau mahasiswa Papua yang melanjutkan studi atas biaya atau usaha sendiri, khususnya yang melanjutkan studi di daerah lain di luar Papua.

“Yang rentan ini mereka yang tidak merasakan dana Otsus. Nah, setiap tahun pemerintah daerah Papua membuka pendaftaran bea siswa bagi pelajar Papaua yang ingin lanjut studi, dan ini hanya diperuntukan bagi mereka yang berprestasi (pintar) melalui proses seleksi, yang tidak lolos seleksi namun tetap lanjutkan studi dengan usaha sendiri inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis, dicuci otaknya dengan tujuan referendum Papua merdeka,” terang Frans Ansanay saat ditemui majalahspektrum.com di kediamannya, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Senin (17/8/2020) petang.

Menurut Frans, sebaiknya kepada generasi muda Papua yang punya keinginan kuat untuk belajar (studi) menjadi orang pintar juga dibiayai dari dana Otsus. Hal ini agar mereka tidak mudah diprovokasi oleh kelompok separatais Papua untuk menolak Otsus minta Papua merdeka.

“Saya pernah melakukan survey kepada mahasiswa Papua yang ada di Jakarta dan daerah di pulau Jawa. Mereka inilah kelompok rentan yang diprovokasi oleh kelompok separatis radikal yang menginginkan Papua berpisah dari Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Frans, kelompok masyarakat rentan Papua lainnya yakni mereka yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Frans berharap dana Otsus Papua juga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Papua.

“Hal-hal seperti inilah yang seharusnya yang menjadi evaluasi untuk merevisi UU Otsus Papua, bukan mencabut atau menolak Otsus,” tukasnya.

Baca Juga : (Bamus Papua-Papua Barat: “Ada Kelompok Anti NKRI Di Balik Isu Otsus Papua” )

Untuk diketahui, Otsus Papua akan berakhir pada November 2021. Namun dari sekarang ini sudah menjadi polemik.

Sebelumnya, Pada, Senin (10/08/2020), ratusan Mahasiswa Asal Papua menggeruduk kantor Kemendagri di Jakarta Pusat. Para demonstran yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus itu menuding Mendagri Tito Karnavian telah dengan sengaja menipu Rakyat Papua.

Baca Juga : ( Legislator dan Mahasiswa Asal Papua Tolak Otsus Papua )

Para demonstran mengatakan, Pemerintah Indonesia telah membohongi Papua dengan skema Otonomi Khusus.

“Pemerintah Indonesia, membohongi Masyarakat Papua dengan memberikan Otonomi Khusus. Katanya Otsus itu untuk mensejahterakan Masyarakat Papua. Dimana? Dimana kesejahteraan yang dimaksud Pemerintah Indonesia?” kata seorang demonstran Pria yang tak bersedia dituliskan namanya.

Menurut orator aksi Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus Papua itu, Orang Papua sudah menjadi bangsa sendiri sejak tahun 1961. “Dan Papua bukan Merah Putih, melainkan Bintang Kejora,” tegasnya. (ARP)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan